Razia Polisi Juga Harus Sesuai Dengan Prosedur!

                   Gambar Ilustrasi

Selain masyarakat yang harus tertib berkendara dan melengkapi surat-surat kendaraannya, masyarakat juga harus tau ciri-ciri razia polisi yang resmi dan tidak resmi,mana oknum polisi yang bertindak sesuai sop dan UU (atau Legal) atau mana oknum polisi yang tidak ikut aturan UU (atau Ilegal). polisi juga harus mematuhi dan harus bisa menunjukkan SPT (Surat Perintah Tugas) yang masih berlaku. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) razia polisi merupakan pedoman yang harus diikuti oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan kegiatan razia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa razia dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 Dasar Hukum Razia Polisi 

Pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

•  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian.
•  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:1 Mengatur secara spesifik mengenai prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk razia. 

 Prosedur Umum Razia Polisi Secara umum, prosedur razia polisi meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

•  Penerbitan Surat Perintah Tugas: Sebelum melaksanakan razia, pimpinan satuan kerja kepolisian harus mengeluarkan surat perintah tugas yang memuat: Alasan dan tujuan razia.
•  Waktu dan tempat pelaksanaan razia.
•  Petugas yang terlibat dalam razia.
•  Penempatan Petugas: Petugas yang bertugas dalam razia harus ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan tidak mengganggu arus lalu lintas. 
• Pemasangan Plang Pemeriksaan: Petugas wajib memasang plang pemeriksaan pada jarak minimal 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan. 
• Pemeriksaan Kendaraan: Pemeriksaan kendaraan dilakukan secara tertib dan tidak diskriminatif. -  ----- Petugas berwenang memeriksa surat-surat kendaraan, kondisi kendaraan, dan barang bawaan penumpang. 
• Penindakan Pelanggaran: Jika ditemukan pelanggaran, petugas akan memberikan teguran lisan atau tertulis, atau melakukan penilangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
•  Pencatatan: Semua hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan harus dicatat dalam buku laporan. 

 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Razia :

•  Tujuan Razia: Razia harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, misalnya untuk mencegah tindak pidana atau meningkatkan ketertiban lalu lintas.
•  Proporsionalitas: Tindakan yang dilakukan oleh petugas harus proporsional dengan pelanggaran yang ditemukan.
• Kemanusiaan: Petugas harus bersikap humanis dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. 
• Transparansi: Semua proses razia harus dilakukan secara terbuka dan transparan.

Hak Masyarakat saat Dirazia

Masyarakat yang menjadi sasaran razia memiliki beberapa hak, antara lain:

• Menanyakan Dasar Hukum: Masyarakat berhak menanyakan dasar hukum pelaksanaan razia.
• Meminta Tanda Pengenal: Masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan tanda pengenal.
• Menolak Digeledah: Masyarakat berhak menolak digeledah jika tidak ada alasan yang kuat.

Pentingnya Memahami SOP Razia

Memahami SOP razia sangat penting bagi masyarakat agar mengetahui hak dan kewajibannya saat berhadapan dengan petugas kepolisian. Selain itu, pemahaman yang baik tentang SOP razia juga dapat mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan petugas kepolisian.

Catatan: Prosedur razia dapat berbeda-beda tergantung pada jenis razia dan situasi di lapangan. Namun, secara umum, prosedur yang telah dijelaskan di atas merupakan pedoman yang harus diikuti oleh petugas kepolisian.

Sumber : HO

Baca Juga