RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Solusi Strategis untuk Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dokumentasi Komnas Perempuan dari Tahun 2002 sampai dengan 2012 menemukan 139.133 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, artinya dalam setiap 2 jam di Indonesia terdapat 3 sampai 4 perempuan mengalami kekerasan seksual. Studi yang dilakukan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun. 47% adalah incest, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban. 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru.

Contoh kasus Putri Nur Fauziah (PNF) yang ditemukan tewas pada 1 Oktober 2015 di dalam sebuah kardus yang ditemukan di Kampung Belakang, Kamal, Jakarta Barat. Dari hasil olah TKP oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya PNF sebelum dibunuh terlebih dahulu mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. 

Macam-Macam Kekerasan terhadap Anak dan Dampaknya

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak. Menurut “Journal of Child Abuse and Neglect”, penganiayaan terhadap anak adalah kegagalan dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian dan kerusakan fisik atau emosional.  (www.kompasiana.com)

1. Kekerasan fisik, berupa meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, menarik telinga atau rambut mengakibatkan guncangan terhadap anak yang mengakibatkan tekanan Intrakranial, pembengkakan otak, kekurangan oksigen yang mengarah pada pola seperti gagal tumbuh, muntah, lesu, kejang, gangguan pernapasan, dan pupil melebar.
2. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak pelakunya mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk menekan kepada anak untuk melakukan aktivitas seksual,kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak meski tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi. Pengaruh pelecehan seksual dijelaskan bahwa anak merasa bersalah, kenangan buruk, Insomnia, takut hal-hal yang berhubungan dengan pelecehan; termasuk benda, bau, tempat dan wajah tertentu. Psikolog anak dan konselor pola asuh Maria, M.Psi. menuliskan dalam milisnya bahwa ada dua jenis pelecehan seksual, yakni fisik dan verbal. Pelecehan seksual fisik ditandai dengan adanya sentuhan yang bersifat sensual yang tidak di inginkan di beberapa area tubuh korban. Sedangkan pelecehan seksual verbal ditandai dengan katakata sensual (dapat berupa rayuan maupun komentar yang bersifat negative) yang ditujukan kepada korban. Dalam jangka panjang korban pelecehan seksual akan mengarah ke masalah kepribadian, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri sendiri, depresi dan keinginan bunuh diri. Menginjak dewasa ia dikhawatirkan akan mengalami gangguan identitas disosiatif (kecenderungan untuk mengulangi tindakan kekerasan) dan Bulimia Nervosa.
3. Kekerasan emosional sebenarnya agak sulit didefinisikan karena sifatnya tidak menyakitkan secara fisik, namun kekerasan emosi justru dikhawatirkan menjadi pemicu utama adanya kelainan-kelainan pada proses tumbuh kembang anak karena terkadang pelakunya adalah orangorang terdekat dan secara tidak sadar melakukan kekerasan secara emosional dalam kurun waktu yang lama. Yang merupakan bentuk kekerasan emosional kepada anak termasuk nama panggilan, ejekan, membandingkan kekurangan dan kelebihan dengan orang lain, penyiksaan atau perusakan terhadap benda atau binatang kesayangan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas, memutuskan komunikasi dan penghinaan. Korban kekerasan emosional biasanya bereaksi dengan menjauhkan diri dari pelaku, internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali pelaku penghinaan. Korban pelecehan emosional cenderung tak berdaya dan cenderung bersikap pasif.

Perlindungan Anak dalam Perundang-Undangan

Negara menjamin perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak (UUPA). Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya UU tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka UUPA yang sudah berlaku sejak 13 tahun lalu akhirnya diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang berujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014  yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak,serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yangberhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. 

Tantangan yang Dihadapi dan Upaya yang Harus Dilakukan

1. Meskipun UUPA telah mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014, DPR RI dan pemerintah harus menghadirkan UU yang khusus berupa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam prolegnas prioritas tahun 2016 agar dapat menjadi landasan hukum bagi tindakan yang harus dilakukan dalam meminimalisir dan menghentikan kekerasan seksual di Negara ini.
2. Para penegak hukum masih memiliki kendala dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, Negara harus meningkatkan kapasitas para penegak hukum agar lebih terlatih menangani kasus-kasus kekerasan seksual, mereka juga perlu memiliki sensitivitas terhadap korban sehingga lebih sungguh-sungguh bekerja, dan fasilitas yang memadai sehingga dapat dengan mudah mengenali kejahatan seksual ini.
3. Menjamin tersedianya pusat-pusat rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual anak di setiap kota di Indonesia yang pengelolaannya dapat dilakukan bersama-sama dengan komponen-komponen terpilih di masyarakat yang memiliki kepeduliaan terhadap pengasuhan, pemulihan masa depan anak. Pusatpusat rehabilitasi ini harus dikelola secara profesional dengan anggaran yang mencukupi sehingga negara memberikan jaminan pemulihan yang seimbang. Pusat-pusat rehabilitasi ini perlu diintegrasikan dengan peran penyidik dan peran-peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

sumber: rechtsvinding

Baca Juga